Semarang – Sebagai bentuk kepedulian, solidaritas, dan gotong royong terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat. Pemprov Jawa Tengah melalui Biro Perekonomian menginisiasi kegiatan “Gerakan BUMD Jawa Tengah Peduli Bencana di Sumatera Barat”

Pada kegiatan tersebut, turut melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari Bank Jateng, BPR-BKK, Jamkrida Jateng, TUTJ, SPJT, JPEN, dan JTAB.

Bantuan yang diserahkan diantaranya pakaian baru seperti sarung, daster, baju, celana, pakaian dalam, seragam sekolah, handuk, pampers bayi dan dewasa, pembalut wanita, dan biskuit atau roti sebagai tambahan gizi. Total nilai bantuan yang diserahkan adalah Rp 200.000.000

Baca Juga: JTAB Ajak BUMD Boyolali Kerjasama Jagung dan Minyak Goreng

PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) mendapatkan tugas untuk mengkoordinir pengumpulan dana, melakukan pengadaan barang-barang bantuan sesuai kebutuhan lapangan, dan melakukan pengumpulan, pendataan, pengepakan, dan registrasi secara akuntabel dan transparan.

“Seluruh proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, koordinasi intensif, serta pencatatan inventaris secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Gerry Grefisanto, Direktur Bisnis JTAB, dalam keterangan persnya, Senin (1/12/2025).

Baca Juga: Operasi Pasar Cabai, JTAB Berhasil Stabilkan Harga

Guna memastikan efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran menuju titik lokasi bencana di Sumatera Barat. Pengiriman barang bantuan dari Jawa Tengah melalui BPBD. JTAB mewakili seluruh BUMD Provinsi Jateng melakukan serah terima bantuan kepada BPBD dilaksanakan pada Minggu, 30 November 2025, pukul 14.00 WIB.

Penyerahan bantuan ini merupakan komitmen BUMD Jateng untuk hadir memberikan dukungan nyata bagi masyarakat Sumatera Barat yang sedang menghadapi masa sulit. Diharapakan dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita di daerah terdampak.

Surabaya – Sebanyak 10 nota kesepahaman telah ditandatangani untuk menambah beberapa kerja sama yang sebelumnya sudah disepakati antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur (24/10).

Penandatanganan naskah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya pada Jumat malam, 24 Oktober 2025.

Acara penandatanganan naskah kerja sama dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah Tahun 2025 ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa serta beserta jajaran dan OPD.

Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Lakukan Kunjungan ke Perkebunan Tlogo

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, ketenagakerjaan, pertanian, serta peternakan.

“Kerja sama dan kolaborasi ini dalam rangka memperkuat posisi Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, serta memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ucap Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah dikutip dalam laman humas.jatengprov.go.id

Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Tinjau Kios JTAB di Pasar Legi Solo

Sejumlah BUMD dari kedua provinsi juga turut menjalin kerja sama, meliputi;

• PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dengan PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda)
• PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan PT Jatim Grha Utama (Perseroda)
• PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan dengan PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim
• Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng dengan Kadin Jatim
• Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jateng dengan Hipmi Jatim.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekaligus menambah beberapa kerja sama yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua pihak.

Kab. Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Tlogo, salah satu unit usaha yang dimiliki PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) (6/10).

Dalam agenda tersebut, Ahmad Luthfi turut memimpin rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Horison Tlogo Resort, Tuntang, Kabupaten Semarang.

Rapat yang dihadiri oleh OPD beserta satgas pangan dilaksankan untuk memperkuat sinergi, menekan laju inflasi menjelang akhir tahun dan menindak mafia pangan. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah memperkuat distribusi pangan melalui peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga: JTAB Kirim Cabai Merah Keriting ke Provinsi Sumatera Barat

PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) sebagai BUMD pangan milik Provinsi Jawa Tengah diminta untuk turun tangan memperkuat pasokan dan menstabilkan harga di pasaran.

“JTAB harus punya armada-armada diperkuat, kemudian yang kedua di spot spot pasar pasar yang menjadi langganan inflasi harus punya ruko, pasar, kios di seluruh wilayah kita.” pesan Ahmad Luthfi Gubernur Jawa Tengah dalam paparannya.

Luthfi juga menegaskan, tidak akan menoleransi praktik tengkulak yang mafia pangan. Jika ada indikasi praktik tersebut, ia tidak segan-segan akan menindak tegas. Gubernur menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi daerah, bukan hanya rapat dan laporan rutin.

Baca Juga: JTAB Jalin Kerjasama Jual Beli Kelapa Tua Dengan BUMD Kepri

Pada kesempatan yang sama, Luthfi meninjau langsung aktivitas produksi serta pengelolaan lahan area perkebunan karet milik PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Gubernur juga berdialog dengan masyarakat sekitar dan meninjau beberapa fasilitas produksi.

Semarang – Kegiatan Capacity Building kembali dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Wilayah Jawa Tengah (17/9)

Bertempat di Hotel Tentrem Semarang, kegiatan ini dihadiri oleh beberapa OPD, PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan PT Pembangunan Kepri (Perseroda).

Baca Juga: JTAB Kirim Cabai Merah Keriting ke Provinsi Sumatera Barat

Selain diisi oleh paparan dari berbagai macam narasumber. Kegiatan Capacity Building ini diadakan sekaligus penandatangan perjanjian kerjasama.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dalam sektor jual beli Kelapa Tua antara PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan PT Pembangunan Kepri (Perseroda). Hal ini merupakan sinergi BUMD Jawa Tengah dan BUMD Kepulauan Riau dalam Kerjasama Antar Daerah.

Baca Juga: Front One HK Resort Unit Hotel JTAB, Rayakan Hari Jadi Ke-11

Kerjasama tersebut merupakan inisiasi BUMD Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi permintaan kelapa tua dari BUMD Jawa Tengah. Hadir dalam penandatangan tersebut, Direktur Utama PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda), Ir. Totok AS beserta Direktur Utama PT Pembangunan Kepri (Perseroda) Azwardi Anas, S.Sos, MH.

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk memperkuat kerjasama dalam pembangunan pangan melalui kolaborasi lintas sektor (29/8).

Bertempat di Saripetojo Hall Hotel Front One HK Resort Semarang. Telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Baca Juga: Kerja Sama Pengiriman Beras, JTAB Gandeng PT POS Indonesia

Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama PT Jateng Agro Berdikari Ir. Totok Agus Siswanto, Pimpinan Bulog Kanwil Jawa Tengah, Akhmad Kholisun dan hadir mewakili Pimpinan Bulog Kanwil DIY Kristanto Ari.

Acara yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) berlangsung dengan lancar. Dalam sambutannya, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono memaparkan
bahwa MOU ini mendorong sinergi antara BUMN dan BUMD untuk saling melengkapi dalam pengembangan bisnis dan penyediaan pangan.

Baca Juga: JTAB Gelar Upacara HUT RI Ke-80 Di FOHKRS

Penandatanganan MOU ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari.

Melalui penandatanganan MOU ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas pasokan dan harga, dan sekaligus untuk meningkatkan peran BUMN dan BUMD dalam pelayanan publik.